Institusion
Universitas Brawijaya
Author
Saka, Lillah Wangsa Purnomo
Subject
352.14 Local Administration
Datestamp
2021-10-26 05:52:24
Abstract :
Kota Surabaya masih mengalami banyak masalah yang menimpa masyarakat
mengenai pelayanan umum, misalnya pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, surat-surat pengantar untuk diajukan ke instansi
yang lebih tinggi, dan sebagainya. Masalah timbul dari masyarakat yang tidak merasa
puas dengan pelayanan yang diberikan, dan beberapa faktor internal pada kinerja
pelayan publik, kecamatan sebagai instansi tingkat pemerintahan yang berwenang
baik dalam masalah pelayanannya seperti berapa lama pembuatan, kinerja
pelayananya ataupun mengenai biaya.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif yang berlokasi di Kota Surabaya, sedangkan situsnya berada di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Sumber datanya primer diperoleh
dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya
diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema tersebut. Teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan
instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti
pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mempunyai inovasi
terbaru dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Surabaya
yaitu program paket hemat atau PAHE. Program paket hemat atau PAHE merupakan
program kepengurusan administrasi kependudukan pada pengurusan akta kelahiran.
Perencanaan paket hemat adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat. Pelaksanaan pelayanan administrasi melalui program paket hemat atau
PAHE sudah berjalan cukup baik dan dilaksanakan secara kondisional sesuai dengan
kebutuhan masyarakat sewaktu-waktu. Tahap evaluasi yang dilakukan adalah dengan
melakukan pemantauan setiap tiga bulan sekali dan pelaporan kinerja. Faktor
pendukung dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui program paket hemat
atau PAHE adalah adanya landasan hukum yang jelas dan sarana prasarana yang
memadai. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurang koordinasi antar aktor-aktor
pelaksana program paket hemat dan kesadaran masyarakat.