Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Tobing, William Kevin
Subject
Asia and Eurasia, Africa, Pacific Area, and Antarctica Asia South Asia. Southeast Asia. East Asia
Datestamp
2022-10-14 03:29:27
Abstract :
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masing
mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk
perusahaan dengan perusahaan anak sebagai subjek hukum mandiri, sehingga
secara yuridis badan hukum induk perusahaan dan perusahaan anak tetap diakui
dan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri. Perusahaan anak yang bertindak
sebagai subjek hukum yang mandiri dapat melakukan perikatan dengan pihak lain.
Untuk menghindari cidera janji perusahaan anak, kehadiran penjamin sangat
berperan sebagai penjmain bahwa jikalau debitor wanprestasi, penjamin akan
bertanggung jawab atas utang-utang debitor. Dalam praktik bisnis, seringkali terjadi
perusahaan anak melakukan perjanjian kredit dengan kreditor, indu perusahaan
bertindak sebagai penjamin. Berkaitan dengan hal tersebut, seringkali penjamin
menjadi pihak yang dirugikan debitor, terutama dalam hal debitor pailit, yang
ternyata mempunyai konsekuensi hukum terhadap penjamin. Rumusan masalah
dalam skripsi ini adalah bagaimana hubungan hukum holding company sebagai
penjamin/corporate guarantee terhadap perusahaan anak dan bagaimana
pertanggungjawaban holding company sebagai penjamin/corporate guarantee
terhadap perusahaan anak yang dinyatakan pailit.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
konseptual atau conseptual approach. Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini
adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
bahan hukum tersier serta menggunakan Teknik pengumpulan data, Teknik
pengolahan data dan metode analisis data.
v
Universitas Kristen Indonesia
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian penjaminan suatu
hubungan kontraktual dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan
dirinya untuk memenuhi perikatan debitor. Akibat hukum dari perjanjian
penjaminan, penjamin diberikan hak istimewa oleh undang-undang. Namun,
apabila penjamin telah mengesampingkan hak-hak istimewanya , maka kedudukan
penjamin sama dengan debitor dan oleh karena itu penjamin dapat dimintakan
pertanggungjawaban oleh kreditor atas utang-utang debitor. Kemudian, apabila
holding company dalam suatu perjanjian penjaminan (corporate guarantee) tidak
melepaskan hak istimewanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831
KUHPerdata, maka holding company bertanggung jawab sebagai cadangan
manakala debitor utama (perusahaan anak) cidera janji, bila seluruh harta kekayaan
debitor utama telah disita dan dijual terlebih dahulu dan ternyata tidak tercukupi
pembayaran utang-utangnya, maka holding company sebagai penjamin
bertanggung jawab utang-utangnya kepada kreditor. Apabila holding company
dalam suatu perjanjian penjaminan (corporate guarantee) telah mengesampingkan
hak-hak istimewanya, maka holding company berkedudukan sama dengan debitor.
Oleh sebab itu, kreditor dapat langsung menuntut kepada penjamin untuk
melaksanakan kewajibannya melunasi utang-utang (perusahaan anak) sesuai
dengan perjanjian penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832.
Kata Kunci : Holding Company, Penjamin,
Perusahaan Anak, Pailit./ Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies each
maintains a juridical acknowledgment of the legal entity status of the parent
company and the subsidiary company as an independent legal subject, so that
legally juridical legal entities of the parent company and subsidiary companies are
still recognized and have the right to carry out their own legal actions. Subsidiary
companies that act as independent legal subjects can enter into engagements with
other parties. To avoid breach of contract of the subsidiary company, the presence
of the guarantor plays a very important role as a guarantor that if the debtor
defaults, the guarantor will be responsible for the debtor's debts. In business
practice, it is often the case that subsidiary companies enter into credit agreements
with creditors, the parent company acting as guarantor. In this regard, the
guarantor is often the party that is harmed by the debtor, especially in the case of
the debtor going bankrupt, which turns out to have legal consequences for the
guarantor. The formulation of the problem in this thesis is how the legal
relationship of the holding company as a guarantor/corporate guarantee to the
subsidiary company and how the responsibility of the holding company as the
guarantor/corporate guarantee to the subsidiary company which is declared
bankrupt.
vii
Universitas Kristen Indonesia
This research is a normative juridical research with a conceptual approach.
The type of data used in this thesis is secondary data consisting of primary legal
materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and using data
collection techniques, data processing techniques and data analysis methods.
From this study, it can be concluded that the guarantee agreement is a
contractual r