PELANGGARAN KODE ETIK MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Sriwijaya
Author
HERAWATI, PUTRI ARIANA
Febrian, Febrian
Syarifudin, Achmad
Febrian, Febrian
Syarifudin, Achmad
Subject
K100-103 Legal education
Datestamp
2023-05-29 02:06:36
Abstract :
Keberadaan kode etik ditentukan oleh ikatan notaris Indonesia (INI) merupakan perkumpulan atau organisasi bagi notaris yang mempunyai fungsi atas penegakan kode etik melalui dewan kehormatan daerah yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelanggaran kode etik notaris. Mempromosikan diri melalui media elektronik merupakan suatu larangan bagi notaris yang dapat menurunkan wibawa dan martabat jabatan notaris. Penelitian ini bersifat normarif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa Pengaturan Kode Etik Tentang Pelanggaran Yang Berkaitan Dengan Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik, menganalisa penerapan fungsi pengawasan dewan kehormatan daerah (DKD), serta menganalisa Penerapan Sanksi Bagi Notaris atas Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan perubahan kode etik kongres luar biasa INI banten 29-30 mei 2015 dinilai tidak ada penjelasan hukum yang tegas terkait alasan dilarang melakukan publikasi/atau promosi. Kemudian aturan hukum harus terus diperbaharui dengan mengikuti perkembangan zaman. Faktor penghambat dalam penerapan fungsi pengawasan oleh dewan kehormatan daerah (DKD), yaitu jumlah anggota dari dewan kehormatan tidak seimbang sehingga kesulitan untuk menjangkau ruang lingkup yang luas dalam pengawasan, tidaknya adanya sumber pembiayaan untuk kegiatan operasional dan adanya sifat ketidakpedulian, kemudian tidak efektifnya fungsi dari dewan kehormatan (DKD) ini dikarenakan anggota dewan kehormatan berasal dari sesama notaris. Hal ini akan menimbulkan rasa segan dan tidak tegas terhadap pelaku pelanggaran. Penerapan sanksi pelanggaran kode etik notaris dalam promosi diri melalui media elektronik yaitu sanksi teguran. Namun sanksi yang diberikan hanya berlaku di organisasi ikatan notaris Indonesia (INI) saja, tidak berkaitan dengan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Sehingga penegakan kode etik notaris dianggap tidak memiliki daya mengikat terhadap penjatuhan sanksi bagi notaris atas pelanggaran mempromosikan diri melalui media elektronik.
Keberadaan kode etik ditentukan oleh ikatan notaris Indonesia (INI) merupakan perkumpulan atau organisasi bagi notaris yang mempunyai fungsi atas penegakan kode etik melalui dewan kehormatan daerah yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelanggaran kode etik notaris. Mempromosikan diri melalui media elektronik merupakan suatu larangan bagi notaris yang dapat menurunkan wibawa dan martabat jabatan notaris. Penelitian ini bersifat normarif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa Pengaturan Kode Etik Tentang Pelanggaran Yang Berkaitan Dengan Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik, menganalisa penerapan fungsi pengawasan dewan kehormatan daerah (DKD), serta menganalisa Penerapan Sanksi Bagi Notaris atas Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan perubahan kode etik kongres luar biasa INI banten 29-30 mei 2015 dinilai tidak ada penjelasan hukum yang tegas terkait alasan dilarang melakukan publikasi/atau promosi. Kemudian aturan hukum harus terus diperbaharui dengan mengikuti perkembangan zaman. Faktor penghambat dalam penerapan fungsi pengawasan oleh dewan kehormatan daerah (DKD), yaitu jumlah anggota dari dewan kehormatan tidak seimbang sehingga kesulitan untuk menjangkau ruang lingkup yang luas dalam pengawasan, tidaknya adanya sumber pembiayaan untuk kegiatan operasional dan adanya sifat ketidakpedulian, kemudian tidak efektifnya fungsi dari dewan kehormatan (DKD) ini dikarenakan anggota dewan kehormatan berasal dari sesama notaris. Hal ini akan menimbulkan rasa segan dan tidak tegas terhadap pelaku pelanggaran. Penerapan sanksi pelanggaran kode etik notaris dalam promosi diri melalui media elektronik yaitu sanksi teguran. Namun sanksi yang diberikan hanya berlaku di organisasi ikatan notaris Indonesia (INI) saja, tidak berkaitan dengan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Sehingga penegakan kode etik notaris dianggap tidak memiliki daya mengikat terhadap penjatuhan sanksi bagi notaris atas pelanggaran mempromosikan diri melalui media elektronik.
File :
RAMA_74102_02022682125007.pdf
RAMA_74102_02022682125007_TURNITIN.pdf
RAMA_74102_02022682125007_0031016203_01_front_ref.pdf
RAMA_74102_02022682125007_0031016203_02.pdf
RAMA_74102_02022682125007_0031016203_03.pdf
RAMA_74102_02022682125007_0031016203_04.pdf
RAMA_74102_02022682125007_0031016203_05_ref.pdf
RAMA_74102_02022682125007_0031016203_06_lamp.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
