Tinjauan Yuridis Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Dampak Covid-19
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Bogar, Antonius
Subject
344.06 Hukum Pekerjaan Umum
Datestamp
2021-06-19 07:44:39
Abstract :
Hukum ketenagakerjaan di Indonesia melalui UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur secara detail dan terperinci mengenai ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang terdampak PHK. Salah satu permasalahan krusial yang saat ini menjadi perbincangan hangat adalah PHK terhadap pekerja/buruh dengan alasan Perusahan terdampak Pandemi Covid-19. Dalam Penelitian ini permasalahan utama yang menjadi kajian penulis adalah dasar hukum PHK dengan alasan Pandemi Covid-19 serta konsekuensi hukumnya terhadap pekerja/buruh dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK dan apa konsekuensi hukumnya terhadap pekerja/buruh PKWT. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative karena penulis mengkaji dari sudut pandang peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dari permasalahn utama dan metode penelitian tersebut, hasil penelitian ini menjawab tujuan dari penelitian bahwa PHK terhadap pekerja/buruh dengan alasan Pandemi Covid-19 tidak termasuk dalam ketentuan yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan, sehingga PHK dengan alasan dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, maka konsekuensinya adalah Perusahan wajib membayarkan hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hukum ketenagakerjaan di Indonesia melalui UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur secara detail dan terperinci mengenai ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang terdampak PHK. Salah satu permasalahan krusial yang saat ini menjadi perbincangan hangat adalah PHK terhadap pekerja/buruh dengan alasan Perusahan terdampak Pandemi Covid-19. Dalam Penelitian ini permasalahan utama yang menjadi kajian penulis adalah dasar hukum PHK dengan alasan Pandemi Covid-19 serta konsekuensi hukumnya terhadap pekerja/buruh dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK dan apa konsekuensi hukumnya terhadap pekerja/buruh PKWT. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative karena penulis mengkaji dari sudut pandang peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dari permasalahn utama dan metode penelitian tersebut, hasil penelitian ini menjawab tujuan dari penelitian bahwa PHK terhadap pekerja/buruh dengan alasan Pandemi Covid-19 tidak termasuk dalam ketentuan yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan, sehingga PHK dengan alasan dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, maka konsekuensinya adalah Perusahan wajib membayarkan hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
